Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di SMPN 1 Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di SMPN 1 Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



Beberapa waktu yang lalu, banyak protes melayang dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), mulai dari Forum Rektor Perguruan Tinggi NU, Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma’arif NU), hingga guru-guru dan dosen di lingkungan NU.

Protes tersebut muncul setelah dirilisnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud RI tentang penetapan lembaga penyelenggara diklat (LPD) kepala sekolah yang sebagian besar didominasi perguruan tinggi Muhammadiyah.

Saat dikonfirmasi oleh MalangTIMES kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, ia menegaskan bahwa tuduhan lembaga penyelenggara diklat dikuasai perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidaklah benar.

"Tidak ada dominasi atau dikuasai." tandasnya kepada MalangTIMES saat ditemui di SMPN 1 Malang pagi ini (20/5).

Dijelaskan Muhadjir, perekrutan penyelenggara pelatihan itu sendiri sifatnya terbuka. Siapa saja boleh ikut dan sudah diumumkan di web. "Jadi, kalau ada orang yang merasa tidak diberi tahu, ya karena dia tidak baca, tidak pernah buka web," ucapnya.

Pelatihan itu sendiri, lanjut mendikbud, kini sudah tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 42 institusi, tahap kedua sekitar 18 institusi, dan tahap ketiga 14. "Kebetulan tahap ketiga ini sebagian besar yang daftar itu dari perguruan tinggi Muhammadiyah," imbuhnya.

Jadi, ditegaskan oleh Muhadjir, tidak ada dominasi atau dikuasai. Ia pun mempersilakan siapa saja untuk melihat proses seleksinya seperti apa. "Itu terbuka sekali. Kalau perlu pihak mana pun boleh mengecek apakah memang ada praktik-praktik tidak baik di lembaga kami," ujarnya.

Sementara, mengenai 5 perguruan tinggi NU yang diundang ke Jakarta, dikatakan Muhadjir bahwa hal itu bertujuan untuk memberi penjelasan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. "Ya biar tahulah dia bahwa apa yang dia tuduhkan tidak benar," ungkapnya.

Muhadjir sendiri mempersilakan siapa saja untuk bergabung. Bila perlu daftar ramai-ramai dan rombongan. Hal itu bukanlah masalah karena peluangnya masih besar.

Pelatihan ini, menurut Muhadjir, baru tahap ketiga. Nanti akan berlanjut ke tahap empat, tahap kelima, dan seterusnya. "Apa lagi perguruan tinggi yang punya yayasan besar, seperti Ma'arif, seperti Muhammadiyah. Itu sangat kami  anjurkan agar nanti pembinaan kepala sekolah di lingkungan yayasan itu cukup ditangani oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau Muhammadiyah itu punya 5.200 sekolah," bebernya.

Sekali lagi ia menegaskan bahwa pemilihan perguruan tinggi mitra ini sifatnya terbuka dan masih ada proses selanjutnya. Siapa pun boleh mendaftar. "Kalau hanya 14 perguruan tinggi, sebetulnya tidak cukup. Jadi, masih banyak. Terbuka, siapa pun boleh daftar," pungkasnya.

Untuk diketahui, 14 lembaga penyelenggara diklat (LPD) yang ditetapkan oleh dirjen GTK tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Medan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Universitas Pamulang.

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load